Bolehkah tambang di dalam areal HGU ?

Apakah diperkenankan kegiatan pertambangan dilaksanakan di dalam areal HGU? Ataukah harus di tanah Negara?

Perbedaan  Hak Guna Usaha dan Tanah Negara

Pengertian tentang tanah negara,ditemukan dalam :

-      Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.

-   0Pasal 1 ayat (2) Permen Agraria 9 tahun 1999, yang dimaknai sebagai tanah yang langsung dikuasi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria.

Langsung dikuasai Negara, artinya tidak ada hak pihak lain di atas tanah itu. Substansi dari pengertian tanah negara ini adalah tanah-tanah yang bebas dari hak-hak yang melekat diatas tanah tersebut. Pemahaman penguasaan tanah oleh Negara dalam hal ini tidak berarti hubungan “kepemilikan”, akan tetapi adalah pengertian, yang memberi wewenang kepada Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat Indonesia untuk bertindak selaku Badan Penguasa. Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut di atas perkataan “dikuasai” memberi wewenang kepada Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia itu, untuk pada tingkatan yang tertinggi :

a.       mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya;

b.     menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu;

c.  menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Berdasarkan hak menguasai dari negara tersebut, negara dapat memberikan hak atas tanah kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukannya dan penggunaannya, misalnya : hak milik, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan atau hak pakai atau memberikan pengelolaan kepada institusi penguasa (pemerintah daerah) untuk dipergunakan dalam rangka pelaksanaan tugasnya masing-masing.

HGU diberikan kepada subyek hukum baik WNI maupun Badan Hukum untuk mengusahakan tanahnya guna usaha pertanian, perikanan maupun perkebunan. (vide Pasal 28 UUPA dan Pasal 12 Ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai.

Perbedaan tanah negara dan hak guna usaha

No.	Perbedaan	Tanah Negara	Hak Guna Usaha
1.	Subyek	Negara	1.     WNI 2.     Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
2.	Obyek	1.       Sejak semula tanah negara, belum pernah ada hak pihak tertentu selain Negara. 2.       Tanah negara bekas tanah partikelir 3.       Bekas tanah hak barat 4.       Bekas tanah hak yang : a.       Dicabut oleh yang berwenang, b.       Dilepaskan secara sukarela oleh yang berhak, c.        Habis jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi d.       Subyek hak bukan subjek hak atas tanah sebagaimana dalam UU No. 5 Tahun 1960.	Obyek tanah yang dapat diberikan dengan HGU adalah tanah Negara.
3	Wewenang	a.     mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya; b.     menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu; c.     menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.	Pemegang HGU berwenang mengusahakan tanahnya untuk kegiatan pertanian, perikanan maupun perkebunan (sebagaimana SK (HGU)
4.	Luas	Tidak terbatas	Minimal : 5 Ha Maksimal (perorangan) : 25 ha Badan hukum : sesuai keputusan Mentri

2.         Tinjauan tentang ijin tambang di lahan HGU

Pada prinsipnya HGU merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUPA untuk perusahaan pertanian,  perikanan dan peternakan. Namun demikian tidak jarang dijumpai bahan tambang di dalam tanah HGU. Berkaitan dengan hal tersebut usaha pertambangan maupun perkebunan keduanya memiliki kontribusi yang besar bagi pendapatan Negara, maka keduanya diharapkan dapat berjalan beriringan.

Keterkaitan dengan ijin tambang, sesuai Pasal 4 PP No. 23 tahun 2010 pemohon IUP harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial. Dengan demikian dalam pemberian ijin pertambangan tidak mempersyaratkan mengenai status lahan di atasnya.  Lebih lanjut berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dinyatakan bahwa hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.

Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah. Berdasarkan Pasal 135, pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada Pasal 136 disebutkan bahwa, penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK. Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal di atas (135 dan Pasal 136) yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Selanjutnya dalam Pasal 100 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 mengatur mengenai kompensasi melalui sewa, jual beli atau pinjam pakai terhadap pemegang hak atas tanah.

Berkaitan dengan hal tersebut dapat dimungkinkan terjadi ijin pertambangan di dalam areal HGU. Namun demikian dalam pelaksanaannya agar dilakukan kajian teknis/permohonan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang dalam pertanahan dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Repupblik Indonesia.


Demikian semoga bermanfaat.

Gambar :https://www.ekonomi.bisnis.com